Home / Berita Umum / Untuk Peserta Pilkada Yang Korupsi KPU Dan KPK Bekerjasama

Untuk Peserta Pilkada Yang Korupsi KPU Dan KPK Bekerjasama

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menginformasikan peserta Pilkada 2018 yang dikira berkenaan korupsi. Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebutkan pihaknya beri dukungan penegakan hukum yang ditunaikan oleh penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, termasuk juga KPK.

” KPU beri dukungan sistem penegakan hukum yang ditunaikan aparat penegakan hukum, ” kata Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018) .

Menurutnya, KPU tidak mencampuri sistem hukum yang ditunaikan KPK.

KPU juga tidak bisa ambil sikap tegas saat KPK mengumumkannya. Sebab, KPU menghormati azas praduga tidak bersalah, selama belum pula ada putusan inkrah (berkekuatan hukum tetaplah) , calon tetap masih ikuti sistem Pilkada 2018.

Keinginan Menko Polhukam
Terlebih dulu, pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto, memohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunda pengumuman peserta Pilkada 2018 sebagai tersangka korupsi.

Hal semacam ini dikatakannya selesai bekerjasama dengan Komisi Penentuan Umum (KPU) , Jaksa Agung, Tubuh Pengawas Pemilu, Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP) , serta Polri, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantornya.

” Tapi apabila telah menjadi Paslon hadapi Pilkada serentak, kita dari penyelenggara minta dipending dahulu, ” kata Wiranto, Jakarta, Senin (12/3/2018) .

About admin