Home / Berita Umum / Titik Temu Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Hongkong Gagal

Titik Temu Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Hongkong Gagal

Titik Temu Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Hongkong Gagal – Perwakilan populasi masyarakat China kelahiran Hong Kong di Australia minta Pemerintahan Australia mengurungkan kesepakatan perdagangan bebas dengan Hong Kong sampai kondisi di area itu aman.

Tekanan ini dikatakan mengejar terus berlanjutnya pergerakan penampikan atas pemberlakuan Undang-undang genting di Hong Kong yang berbuntut cekcok pada Jum’at (5/10/2019) tempo hari.
Pengakuan yang diterima ABC dalam hari Sabtu (5/10/2019) di tandatangani oleh beberapa group populasi masyarakat China asal Hong Kong di Australia seperti Australia Hong Kong Link, NSW HongKongers, serta Group Kepedulian Mahasiswa Perth-Hongkong, mereka menyorot kondisi ekonomi yang tidak konstan serta tidak bisa diantisipasi di negara asal mereka bersamaan dengan terus berlanjutnya pergerakan demonstrasi yang sudah berjalan lebih dari empat bulan di area semi otonomi itu.

Dalam pernyataanya mereka minta Australia buat tunda serta perhitungkan kembali kesepakatan perdagangan bebas (FTA) dengan Hong Kong.

” Kami mendorong Pemerintah Australia buat mengawali operasi mengevakuasi masyarakat di Hong Kong, dan minta semua perusahaan Australia buat menarik semua dana dari kota Hong Kong, ” catat pengakuan itu.

Perdagangan dua arah Australia dengan Hong Kong ini ditaksir berharga $ 17, 8 miliar pada 2018. Hong Kong tertulis berubah menjadi sumber investasi asing paling besar ke-5 di Australia.

Persetujuan ini sendiri sudah di tandatangani pada bulan Maret 2019 lalu, akan tetapi harus diratifikasi oleh Parlemen serta tengah diperhitungkan oleh Komite Masih Bersama-sama buat Kesepakatan.

Departemen Luar Negeri serta Perdagangan sudah dihubungi buat berikan komentar akan tetapi belum menyikapi sampai risalah ini diedarkan.

Tekanan buat mengurungkan kesepakatan perdagangan bebas yang belum diratifikasi di antara Hong Kong serta Australia ini pula disuarakan oleh group serikat pekerja.

” Mengingat eskalasi yang berlangsung di Hong Kong, ACTU menyuarakan terhadap Pemerintah buat tunda sambungan kesepakatan ini, ” kata Presiden Dewan Serikat Buruh Australia Michelle O’Neil pada bulan Agustus.

Ditengah-tengah bertambahnya ketidakpastian internasional perihal perdagangan, penting buat Australia buat mengambil langkah berhati-hati berkenaan dengan kesepakatan dengan daerah yang alami pergolakan politik serta ketidakstabilan yang subtansial. “

Dalam pengakuannya perwakilan populasi Hong Kong di Australia mendorong supaya pemerintahan Scott Morrison meluluskan masyarakat Hongkong masih ada di Australia ” tanpa ada prasyarat ” mengingat kegaduhan yang terus berbuntut di daerah semi-otonom itu.

” Kami mendorong Pemerintah Australia buat kurangi prasyarat permintaan visa buat masyarakat Hongkong, serta buat sangat mungkin masyarakat Hong Kong yang waktu ini ada di Australia supaya diijinkan perpanjang waktu tinggal mereka tanpa ada prasyarat sampai kondisi kegaduhan dalam kota Hong Kong tambah baik, ” catat pengakuan itu

Permintaan ini menunjuk pada kebijaksanaan sama awal mulanya sempat dijalankan oleh mendiang Pertama Menteri Australia Bob Hawke, yang meluluskan beberapa ribu pelajar harapan China buat masih di Australia selesai berlangsungnya pembantaian di Lapangan Tiananmen tahun 1989.

Salah seseorang perwakilan personel populasi Hong Kong di Melbourne, Jane Poon, terhadap ABC mengemukakan satu diantara sumber kegelisahan mereka merupakan diberlakukannya UU Genting yang disiarkan Kepala Eksekutif Hong Kong Carri Lame dalam hari Jumat (5/10) 2019) .

Dengan berlakunya UU ini jadi pemerintah mendapatkan kekuasaan luas buat menindak pemeran kegaduhan.

Peraturan baru ini salah satunya melarang peserta pergerakan demonstrasi gunakan masker ataupun penutup muka, suatu hal yang banyak dipraktekkan oleh massa pergerakan buat perlindungan identitasnya ataupun membuat perlindungan diri dari gas air mata sepanjang berlangsungnya pergerakan demonstrasi anti-Beijing yang sudah berjalan lebih dari empat bulan.

” Sebab kondisi ini kami mengharapkan Pemerintah Australia bisa meluluskan sejumlah pelajar kami di sini buat perpanjang visa mereka sampai kondisi di kota kami bisa dituntaskan, ” .

” Saya takut buat kembali lagi Hong Kong. Apa saya hendak kembali lagi Australia dengan terjamin? ” kata Jane Poon.

Jane Poon, memasukkan Pemerintah Australia harus perhitungkan buat menaikkan travel warning buat masyarakatnya yang mau pergi ke Hong Kong.

” Saat ini tidak terjamin buat siapa juga. Buat wisatawan, jelas tidak terjamin, ” tuturnya.

Mengingat eskalasi yang berlangsung, perwakilan masyarakat China Hong Kong menyuarakan supaya masyarakat negara Australia di Hong Kong selekasnya dievakuasi serta mendorong Australia mengaplikasikan kebijaksanaan sangsi Magnitsky pada petinggi Hong Kong yang turut serta dalam penindasan hak fundamental manusia (HAM) .

Bentuk dari Sangsi Magnitsky salah satunya berikan kekuasaan buat otoritas Departemen Luar Negeri serta Departemen Keuangan satu negara buat melarang perjalanan serta membekukan asset individu yang sudah lakukan pelanggaran hak fundamental manusia berat di satu negara.

Bulang yang kemarin, beberapa pemimpin mahasiswa pro-demokrasi Hong Kong mengingatkan kekuatan berlangsungnya moment ” Lapangan Tiananmen lain ” sepanjang kunjungan mereka ke Australia serta mengatakan keprihatinannya pada mahasiswa internasional dari Hong Kong.

Kemelut di antara mahasiswa Hong Kong serta mahasiswa China daratan di beberapa universitas di Australia bertambah mengejar berlangsungnya gelombang protes pro-demokrasi. Situasi ini menimbulkan konfrontasi yang menghangat di universitas-universitas di Brisbane, Adelaide serta Canberra.

About penulis77