Home / Berita Umum / Pengajuan RUU PKS Di Tolak Oleh DPR

Pengajuan RUU PKS Di Tolak Oleh DPR

Pengajuan RUU PKS Di Tolak Oleh DPR – Ulasan Perancangan Undang-undang Pembubaran Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum pula dijalankan lewat cara mendalam oleh DPR. Meskipun begitu, penolakan pada RUU PKS telah muncul lewat suatu gugatan.

Gugatan penolakan RUU PKS dikirimkan oleh orang yg sempat bikin gugatan berkaitan iklan yg diaktori Blackpink, Maimon Herawati di situs change. org pada Minggu (27/1/2019) . Maimon menilainya RUU PKS pro pada perzinahan lantaran cuma melarang perihal berkaitan seksual yg punya sifat pemaksaan.

” RUU ini bagus, tetapi tidak komplet. RUU ini tidak mengontrol kejahatan seksual yg dilarang agama serta nilai tata susila ketimuran. Dengan begitu, rencana hukum berkaitan larangan. Bila tidak dilarang, bermakna bisa, ” kata Maimon kala dihubungi.

Dalam draf RUU PKS yg diupload dari situs DPR RI, ada sembilan point tindak pidana. Tetapi, sembilan point itu gak mengontrol tindak pidana berkaitan hubungan seks suka-rela. Tetapi mengontrol pun masalah pemaksaan perkawinan. Selanjutnya kutipannya :

Klausal 11

(1) Tiap-tiap orang dilarang kerjakan Kekerasan Seksual.

(2) Kekerasan seksual seperti disebut pada ayat (1) terdiri dalam :
a. pelecehan seksual ;
b. eksploitasi seksual ;
c. pemaksaan kontrasepsi ;
d. pemaksaan aborsi ;
e. perkosaan ;
f. pemaksaan perkawinan ;
g. pemaksaan pelacuran ;
h. perbudakan seksual ; serta/atau
i. penyiksaan seksual.

(3) Kekerasan Seksual seperti disebut pada ayat (1) mencakup momen Kekerasan Seksual dalam cakupan rekan personal, rumah tangga, rekan kerja, publik, serta kondisi pribadi yang lain.

Klausal seterusnya ialah dari Klausal 12-20 selanjutnya diterangkan pengertian dari semasing point yg ada dalam Klausal 11 ayat 2, termasuk juga masalah pengertian pemaksaan perkawinan yg diterangkan dalam Klausal 17. Selanjutnya petikannya :

Klausal 12

(1) Pelecehan seksual seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf a ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk aksi fisik atau non-fisik pada orang-orang, yg terjalin dengan anggota badan seorang serta berkaitan keinginan seksual, hingga menyebabkan orang-orang terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

(2) Pelecehan seksual seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf a ialah delik aduan, terkecuali bila dijalankan pada anak, penyandang disabilitas serta anak dengan disabilitas.

Klausal 13

Eksploitasi seksual seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf b ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk kekerasan, bahaya kekerasan, tipu daya, serangkaian kebohongan, nama atau ciri-ciri atau martabat palsu, atau penyalahgunaan keyakinan, biar seorang kerjakan hubungan seks dengannya atau orang-orang serta/atau tindakan yg manfaatkan badan orang itu yg berkaitan keinginan seksual, dengan tujuan menguntungkan diri pribadi atau orang-orang.

Klausal 14

Pemaksaan kontrasepsi seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf c ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk mengontrol, hentikan serta/atau menyebabkan kerusakan organ, manfaat serta/atau metode reproduksi biologis orang-orang, dengan kekerasan, bahaya kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, hingga orang itu kehilangan kontrol pada organ, manfaat serta/atau metode reproduksinya yg menyebabkan Korban tidak bisa mempunyai keturunan.

Klausal 15

Pemaksaan aborsi seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf d ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk memaksa orang-orang buat kerjakan aborsi dengan kekerasan, bahaya kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan situasi seorang yg tidak bisa memberi kesepakatan.

Klausal 16

Perkosaan seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf e ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk kekerasan, bahaya kekerasan, atau tipu muslihat, atau memanfaatkan situasi seorang yg tidak bisa memberi kesepakatan buat kerjakan hubungan seks.

Klausal 17

Pemaksaan perkawinan seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf f ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, bahaya kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau dorongan psikis yang lain hingga seorang tidak bisa memberi kesepakatan yg kenyataannya buat kerjakan perkawinan.

Klausal 18

Pemaksaan pelacuran seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf g ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk kekerasan, bahaya kekerasan, serangkaian kebohongan, nama, ciri-ciri, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan keyakinan, melacurkan seorang dengan tujuan menguntungkan diri pribadi serta/atau orang-orang.

Klausal 19
Perbudakan seksual seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf h ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk batasi ruangan gerak atau mencabut kebebasan seorang, dengan arah tempatkan orang itu melayani kepentingan seksual dirinya atau orang-orang dalam periode waktu khusus.

Klausal 20

Penyiksaan seksual seperti disebut dalam Klausal 11 ayat (2) huruf i ialah Kekerasan Seksual yg dijalankan berbentuk menyiksa Korban.

About admin