Home / Berita Umum / Keseluruhan 45 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka

Keseluruhan 45 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka

Keseluruhan 45 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka – Sekitar 41 anggota DPRD Kota Malang diputuskan jadi terduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-41 wakil rakyat di Kota Malang itu disangka terima suap serta gratifikasi masalah pengkajian APBD-Perubahan di Pemkot Malang tahun budget 2015.

Sekitar 22 anggota DPRD Kota Malang yg telah berstatus tersngka baru-baru ini diumumkan KPK pada Senin (3/9/2018) sore tempo hari. Sesaat 19 orang yang lain telah diputuskan jadi terduga lebih dahulu.

Keseluruhan ada 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai terduga dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014- 2019.

” Keseluruhan 45 anggota DPRD Kota Malang, telah ada 41 anggota yg diputuskan jadi terduga oleh KPK, ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Masalah ini meruapakan pendalaman dari masalah yg tersangkut Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton, bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan serta Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni.

” Masalah ini memberikan bagaimana korupsi dikerjakan dengan masal, menyertakan unsur kepala daerah serta jajarannya dan beberapa anggota DPRD yg harusnya kerjakan guna pengawasan budget, ” tutur Basaria.

22 Anggota DPRD Kota Malang disangka dapatkan hadiah uang dari Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton dengan nominal yg beragam, ialah Rp 12, 5 juta sampai Rp 50 juta.

Atas tindakannya 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan tidak mematuhi klausal 12 hurf a atau klausal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti udah di ubah dengan Undang- Undang RI nomer 20 Tahun 2001 mengenai pergantian atas UU nomer 31 tagun 1999 mengenai oemberantasan tindak pidana korupsi klausal 55 ayat (1) ke -1 KUHP serta klausal 12 B UU nomer 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi JO klausal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

KPK senantiasa memahami masalah suap pengkajian APBD-P Kota Malang tahun budget 2015 yg diketahui dengan uang ” pokir ” sejumlah Rp 700 juta, korupsi ” uang sampah ” sejumlah Rp 300 juta serta fee satu prosen dalam APBD Kota Malang tahun budget 2015 sejumlah Rp 5, 8 miliar.

Dengan penentuan 22 anggota DPRD Kota Malang terduga korupsi oleh KPK, membuat kursi wakil rakyat di Kota Malang sekarang cuma bersisa empat orang saja. Mereka ialah Abdurrochman (PKB) sebagai wakil ketua serta pimpinan dewan salah satu yg tersisa, Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDIP) serta Tutuk Haryani (PDIP).

Keadaan ini mengintimidasi DPRD dan roda pemerintahan di Kota Malang lumpuh. Beberapa agenda pemerintahan dilaporkan terganggu, bahkan juga berhenti. Agenda pengkajian APBD Pergantian di Pemkot Malang tahun 2018 mandeg. Beberapa perancangan ketentuan daerah (ranperda) juga tidak dapat dilanjut.

Pemkot Malang berjalan cepat, Sekda Kota Malang, Wasto mengemukakan, telah ada pertemuan pada Pemkot Malang, Pemprov Jawa Timur serta Kemendagri buat mengulas soal itu.

” Beberapa kebijakan yg membutuhkan keterlibatan guna dewan telah kami inventarisasi. Kami laporkan ke pemprov serta Kemendagri, ” tutur Wasto seperti ditulis Pada, Senin (3/9/2018).

Tidak hanya mengarah beberapa puluh anggota dewan, masalah suap pengkajian APBD-P Kota Malang tahun 2015 ini dapat menyeret beberapa petinggi Pemkot Malang. Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton divonis 2 tahun penjara, bekas Kepala Dinas PUPR Djarot Edi S divonis 2 tahun 8 bulan.

About admin