Home / Berita Umum / Hakim Ancam Pidana Para Saksi Jika Beri Kesaksian Palsu Dalam Sidang Meikarta

Hakim Ancam Pidana Para Saksi Jika Beri Kesaksian Palsu Dalam Sidang Meikarta

Hakim Ancam Pidana Para Saksi Jika Beri Kesaksian Palsu Dalam Sidang Meikarta – Usaha konfrontasi masalah suap project Meikarta dalam keterkaitan saluran dana sertakan pihak Pemprov Jawa barat serta anggota DPRD selesai menggantung. Kedua pihak sama-sama mempersalahkan keduanya, sampai hakim memperingatkan kalau info palsu dapat dipidanakan.

Persidangan dijalankan dalam dua session. Yang pertama, jaksa minta kesaksian dari anggota DPRD Jawa barat fraksi PDIP, Waras Wasisto, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Sulaeman, asisten Billy Sindoro Gentar Rahma Pradana serta ASN Pemkab Bekasi Polmentra.

Kecuali mereka, datang juga Sekretaris Jawa barat Iwa Karniwa, James Riady serta Neneng Rahmi Nurlaili terduga yang menjabat jadi Kepala Bagian Pengaturan Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln Sekretaris Dinas Pemuda serta Berolahraga.

Hakim ketua, Judijanto Hadilesmana minta mereka berikan info berkenaan pengurusan Ide Detil Tata Ruangan (RDTR) yang dikira ada saluran uang.

Neneng Rahmi menyampaikan kalau awalannya lantaran proses intisari RDTR tidak berjalan baik. Henry Lincoln memberikan gagasan untuk menjumpai Iwa Karniwa. Harapannya, Iwa dapat menopang.

Tapi lantaran kedua-duanya tidak kenal Iwa, Henry mengontak Sulaeman. Masalahnya Sulaeman kenal anggota DPRD Jawa barat, Waras Wasisto yang dipandang kenal baik Iwa.

” Seterusnya Pak Leman (Sulaeman) menghadapkan kami dengan Pak Waras di KM 39. Dari sana, Menata ulang disandingkan di km 72 dengan Iwa. Disana saya duduk terpisah serta turut bergabung di dalam pembicaraan, ” kata Neneng.

Dalam pertwmuan itu, dia menyatakan tidak mengkaji bab uang. Tapi selesai bubar, Henry minta uang sebesar Rp 1 miliar untuk Iwa. Terakhir didapati kalau permohonan pada Henry diungkapkan oleh Waras Wasisto.

Maksud uang itu untuk baliho Iwa Karniwa yang waktu itu turut penjaringan Cagub Jawa barat di Pemilihan kepala daerah lewat PDIP. Waras yang kader PDIP berubah menjadi partisan Iwa.

” Saya coba penuhi (permohonan uang) . Saya berikan di BAP. Penyerahannya sejumlah kedua kalinya. Pertama Rp 400 juta, ke-2 Rp 500 juta, ” tuturnya.

Tapi, ada permohonan kembali yang diungkapkan Sulaeman pada dirinya sendiri sebesar Rp 3 miliar. Lantaran tidak menyanggupi, Neneng berkonsultasi pada Bupati Neneng Hasanah Yasin.

” Dari Pak Leman (Sulaeman) mohon Rp 3 miliar. Beliau (Bupati Neneng Hasanah Yasin) menyebutkan jangan sampai pakai link itu kembali. Lantaran tidak buat, ” tuturnya.

Uang yang awal mulanya dimintakan keseluruhan Rp 900 juta itu diserahkan lewat Sulaeman. Dari tangan Sulaeman, uang itu dikasihkan pada Waras. Pernyataan Waras, uang itu diungkapkan oleh stafnya pada staf Iwa.

Waktu ditanyakan pada Waras, dia mengaku terima beberapa titipan dari Sulaeman. Hal semacam itu untuk kepentingan baliho sesuai sama permohonan Iwa. Tapi, Iwa tmengaku tidak sempat minta uang atau alat peraga kampanye pada Waras.

” Saya disuruh Pak Iwa (minta uang) , ” kata Waras.

” Tidak terima. Saya tidak minta spanduk, atau berikan contoh (spanduk) . Cuma bisa info, nilainya berapakah tidak ketahui, dipasang dimana. Saya tidak sadari pemberian (uang) , ” timpal Iwa.

Hakim ketua Judijanto Hadilesmana yang jengah dengan kedua-duanya memperingatkan kalau semua saksi udah disumpah. Apabila berikan info palsu, jadi dapat dipidanakan.

” Anda-anda susah disumpah. Terserah pengin berikan info palsu. Namun ini dapat dipidanakan, ” katanya.

” Agenda saksi ini udah tuntas. Namun ini dapat dilakukan tindakan. Tulis itu ya Pak Jaksa, ” imbuhnya.

Menunjuk pada pengakuan Hakim berkenaan permohonan pengesahan terduga pada saksi yang berikan info palsu, tertuang dalam Klausal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) .

Klausal 174 (1) seandainya info saksi di sidang dikira palsu, hakim ketua sidang mengingatkan dengan benar-benar padanya agar berikan info yang sesungguhnya serta menyatakan bahaya pidana yang bisa digunakan padanya seandainya dia masih berikan info palsu.

(2) Seandainya saksi masih pada keterangannya itu, hakim ketua sidang lantaran jabatannya atau atas permohonan penuntut umum atau terdakwa bisa memberikan perintah agar saksi itu ditahan untuk seterusnya dituntut masalah dengan tuduhan sumpah palsu.

About admin